SEMARANG, Jateng Kita ID – Kabar Gembira untuk kita semua, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kembali mengadakan mudik gratis. Setelah dua tahun ditiadakan, akhirnya mudik tahun 2022 kali ini pemerintah Jawa Tengah kembali mengadakan program mudik gratis bagi warga Jawa Tengah di Jakarta. Hal ini disampaikan Ganjar usai memimpin Rapat Umum Pemegang Saham PT Jamkrida Jateng dan BPR BKK Jateng di Ruang Rapat Kantor Pemprov Jateng, Senin (11/4/2022).
Menurut Gubernur Jawa Tengah ini, keputusan dibuatnya Kembali program ini atas permintaan warga yang merantau.
“Ada yang menyampaikan kepada saya, Pak Gubernur ada mudik gratis nggak. Pemprov menyiapkan tapi, hanya sedikit sekali busnya,” kata Ganjar.
Dilansir dari laman https://jatengprov.go.id/ pada program mudik kali ini, dengan adanya keterbatasan APBD jumlah bus yang disediakan tidak sebanyak tahun sebelumnnya. Ganjar juga mengajak bupati/ wali kota agar menyiapkan dan menggandeng pihak-pihak terkait. Sehingga harapannya, kerinduan berkumpul keluarga setelah dua tahun bisa terobati.
Ganjar memperkirakan, mudik gratis tak hanya akan membantu perantau untuk pulang kampung, membangun suasana spiritualitas dan mempererat hubungan relasi keluarga saat Lebaran. Di sisi lain, ekonomi masyarakat juga akan bergerak.
Apalagi, kata Ganjar, aturan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) juga jelas. Yakni terkait tunjangan hari raya (THR) yang harus segera dicairkan oleh perusahaan.
“Sehingga momentum mudik itu juga menjadi pengungkit ekonomi. Nah saya ajak para bupati/ wali kota juga, yuk kita openi, kita perhatikan warga kita diperantauan yang hendak mudik, sambil menjaga prokes. Ini (mudik) permintaannya agak banyak, mungkin sudah kangen ya, sudah dua tahun,” tandas Ganjar.
Dalam kesempatan itu, gubernur juga meminta bupati/ wali kota agar terus memantau harga kebutuhan pokok masyarakat di pasaran. Berdasarkan laporan per Senin (11/4/2022), harga minyak goreng saat ini mulai turun di kisaran Rp17.000-18.000, di mana pekan lalu harga rata-ratanya masih Rp20.000.
“Saya titipkan agar para bupati/ wali kota atau minimal dari pengkajian perekonomian, untuk tiap hari kalau perlu datang ke pasar ngecek harga,” ujar Ganjar.
