Jatengkita.id – Dari Perfect Crown, kita mencoba memahami bagaimana menyikapi sistem monarki konstitusi. Apakah masih harus dipertahankan atau sudah benar dihapuskan di era modern sekarang?
Perfect Crown adalah drama Korea berjumlah 12 episode yang ditayangkan stasiun televisi MBC. Penayangannya resmi berakhir pada Sabtu (16/05/2026) lalu.
Drama yang dibintangi IU dan Byeon Woo Seok ini sukses meraih rating tertinggi selama penayangannya sebanyak 13.8 persen.
Dalam episode terakhir, fokus alur yang digarap dan konflik yang harus diselesaikan adalah penghapusan sistem monarki konstitusi yang masih dijalankan negara Korea Selatan.
Menariknya, diskursus ini merupakan hal pertama yang diterbitkan Pangeran Agung I-An (Byeon Woo Seok) setelah menerima abdikasi.
Rupanya, ada alasan di balik tekad penghapusan monarki yang ia terbitkan.
Konflik internal istana tak berkesudahan menjadi pemicu utama. Perebutan takhta, kesenjangan status kewarganegaraan, hingga persoalan anggaran istana.
Menurutnya, sistem pemerintahan yang saat ini berjalan dinilai tidak lagi relevan.
Kritik Utama Pada Sistem Monarki Konstitusi
Di tengah masyarakat yang mendambakan kebebasan atas nama hak asasi manusia, mengapa masih ada sistem monarki konstitusi yang berjalan?
Di tengah pengagungan demokrasi yang dinilai lebih menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara, mengapa monarki konstitusi masih bertahan?
Apakah memang banyak diminati atau sebenarnya kritik yang dibungkam?
Di tengah tuntutan kesetaraan status sosial, mengapa monarki konstitusi masih bisa diterima? Apakah murni penghormatan pada kedudukan atau sebenarnya hanya ilusi kemuliaan?
Jika hanya sebagai simbol yang kurang fungsional, tidakkah monarki hanya memboroskan anggaran negara?
Di era modern sekarang, sistem tersebut dinilai tidak lagi relevan. Beberapa negara yang memiliki histori panjang pun pada akhirnya mulai menyesuaikan dengan integrasi atau modifikasi.
Eksistensi Monarki Konstitusi
Raja, ratu, pangeran, atau sebutan kedudukan lain dalam sebuah pemerintahan monarki konstitusi adalah sebagai simbol negara.
Takhta dinilai sebagai penjaga stabilitas pemerintahan lantaran ketidakberpihakannya pada salah satu kepentingan politik. Atau keberpihakan lain pada salah satu kekuatan dominan.
Takhta juga merepresentasikan kuatnya masyarakat menjaga nilai histori dan tradisi.
Suksesinya dinilai tidak memboroskan anggaran negara karena pemilihan pemimpinnya didasarkan pada keturunan, bukan pemilihan umum yang diatur dengan tenggat waktu.
“Keberadaan takhta bukan untuk membuktikan nilainya. Nilainya terletak pada keberadaannya.” – Perdana Menteri Min Jeong Woo.
Ia menyebut, kontribusi takhta pada negara bukan hanya pada keuangan. Kontribusinya meluas hingga ekonomi, sosial, dan budaya.
Banyak juga negara yang menganggap sistem ini sebagai alternatif. Tidak ada yang mempermasalahkan selama hak asasi tetap dipenuhi dan kesejahteraan masyarakatnya terjamin.
Runtuhnya Monarki Konstitusi
“Selama bertahun-tahun, bangsa ini menjaga stabilitas melalui takhta. Terkadang, itu menawarkan perlindungan. Di lain waktu, itu menghalangi kemajuan.” – Pangerang Agung I-An.
Ya. Dalam hal ini, kemajuan bagi masyarakat untuk berani menyampaikan kritik dan bebas berekspresi atas hak-hak politik.
Menurutnya, keberadaan takhta hanya sebagai penguat divisi kelas dan merusak kedudukan setara dengan rakyat biasa. Bangsawan memiliki perlindungan hak istimewa kerajaan.
Artinya, mereka kebal hukum. Keistimewaan itu terkadang juga menjadi alasan bagi anggota kerajaan untuk bersikap sesuka hati. Bahkan, mereka memamerkannya di depan rakyat.
“Yang ingin kalian pertahankan bukanlah kerajaan ini atau monarki. Itu hanya status muliamu yang berharga.” – Pangeran Agung I-An.
Derajat bangsawan menempatkan mereka pada posisi agung, kasta tertinggi di atas rakyat biasa dalam sebuah negara.
Diskursus penghapusan sistem monarki konstitusi di sini dimulai dari survei yang melibatkan masyarakat.
Rakyat akhirnya diberi kebebasan dan tanggung jawab penuh untuk memilih: apakah tetap akan melanjutkan monarki konstitusi atau mencukupkannya.
Impian: Revolusi
Perfect Crown menceritakan kehidupan monarki konstitusi di era modern. Aturan-aturan kerajaan, dinamika kekuasaan di internal istana, hingga konvensi kuno menjadi konsumsi rutinan.
Gelar dan kehormatan di satu sisi membawa beban besar untuk melindungi mereka yang lemah. Namun di sisi lain, ia menjadi peluang untuk menindas dan mengabaikan batasan.
Pangeran Agung I-An pada akhirnya memilih melepaskan kehormatan. Ia pernah mendambakan kekuasaan absolut. Namun garis keturunan tidak mengizinkannya.
Dan ketika kesempatan itu telah didapat, ia justru memilih melepaskannya. Ia lebih memimpikan sebuah revolusi, di mana semua orang memiliki kedudukan setara.
Kunjungi instagram Jateng Kita untuk konten-konten menarik!
