Karanganyar — Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, Martono, menekankan pentingnya percepatan mekanisasi pertanian guna menghadapi tantangan kenaikan upah tenaga kerja dan tingginya angka kehilangan hasil (losses) pada komoditas jagung. Langkah ini dinilai strategis untuk menjaga daya saing petani di tengah meningkatnya permintaan industri pakan ternak.
Hal tersebut disampaikan Martono saat menjadi narasumber dalam Pertemuan Teknis Tanaman Pangan yang diselenggarakan di Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, Senin (20/4/2026).
Martono menjelaskan bahwa sektor pertanian saat ini tidak bisa lagi hanya mengandalkan metode konvensional. Berdasarkan data teknis, penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) mampu menekan biaya produksi hingga 30 persen per hektar.
“Kita di hadapkan pada realitas lapangan di mana upah buruh tani semakin mahal dan tenaga kerja di sektor ini semakin langka. Mekanisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk memastikan efisiensi dan meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Martono di hadapan kelompok tani dan petugas penyuluh lapangan.
Salah satu sorotan utama dalam pertemuan tersebut adalah tingginya angka kehilangan hasil pada proses pasca-panen manual. Martono menyebutkan bahwa penggunaan mesin sheller (pemipil) dan dryer (pengering) menjadi prioritas bantuan pemerintah tahun ini.
“Selama ini, mutu jagung kita seringkali belum optimal karena proses pengeringan yang masih bergantung pada cuaca. Dengan bantuan dryer, kadar air dapat dikontrol sesuai standar pasar, sehingga harga jual di tingkat petani bisa lebih stabil dan tinggi,” lanjutnya.
Dalam materi bertajuk “Dukungan Mekanisasi Jagung di Jawa Tengah 2025”, disebutkan bahwa Kabupaten Karanganyar merupakan satu dari kabupaten prioritas di Jawa Tengah untuk program bantuan alsintan, selain Rembang, Blora, dan Cilacap. Program ini mencakup penyediaan traktor roda dua dan empat untuk tahap pra-tanam, hingga mesin pemanen (combine harvester) untuk tahap panen.
Selain penyaluran fisik berupa alat, Martono juga menyoroti manajemen pengelolaan alsintan melalui Unit Pengelolaan Jasa Alsintan (UPJA). Menurutnya, alat yang diberikan pemerintah harus dikelola secara profesional agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh seluruh anggota kelompok tani.
“Kami di DPRD terus mendorong penguatan UPJA. Jangan sampai alat bantuan hanya mangkrak karena kendala biaya perawatan atau ketiadaan operator yang terampil. Perlu ada skema penyewaan yang murah bagi anggota kelompok untuk menutupi biaya operasional,” tegas Martono.
Kepala Dinas Pertanian Karanganyar menyambut baik dukungan dari legislatif tersebut. Saat ini, bantuan pemerintah juga diintegrasikan dengan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian untuk memudahkan petani dalam melakukan pengadaan sarana produksi.
Dengan langkah mekanisasi yang terintegrasi, diharapkan produktivitas jagung di Karanganyar tidak hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga memiliki kualitas yang mampu memenuhi spesifikasi industri pengolahan pangan dan pakan skala nasional.