Jatengkita.id – Rencana pengembangan geothermal Gunung Ungaran di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, memasuki babak baru setelah pemerintah menerbitkan izin Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) untuk PT PLN (Persero).
Program ini diproyeksikan menghasilkan listrik hingga 55 megawatt (MW) dan menjadi salah satu sumber energi baru terbarukan di Jawa Tengah.
Namun, rencana tersebut tidak hanya berbicara mengenai tambahan pasokan listrik. Kawasan Gunung Ungaran juga memiliki fungsi ekologis, sumber mata air, kawasan hutan, hingga kedekatan dengan kawasan wisata dan situs bersejarah Candi Gedong Songo.
Karena itu, proyek geothermal Gunung Ungaran kini berada di antara dua kepentingan besar. Pertama, kebutuhan pengembangan energi bersih. Kedua, tuntutan agar daya dukung lingkungan tetap terlindungi.
Izin Geothermal Gunung Ungaran Sudah Terbit, PLN Jadi Pengelola
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menerbitkan Surat Keputusan terkait izin panas bumi untuk WKP Gunung Ungaran pada 19 Agustus 2026. Wilayah kerja tersebut nantinya diberikan kepada PLN.
Informasi tersebut disampaikan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi dalam The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition di Jakarta.
Selain Gunung Ungaran, pemerintah juga memberikan izin WKP Telaga Ranu kepada PT Telaga Ranu Geothermal. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi terbarukan.
Meski izin WKP telah diterbitkan, proyek PLTP Gunung Ungaran belum otomatis masuk tahap pembangunan pembangkit. Masih terdapat sejumlah tahapan administratif, teknis, dan lingkungan yang harus diselesaikan.
Dinas ESDM Jawa Tengah menjelaskan bahwa proyek tersebut masih membutuhkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), serta persetujuan lingkungan berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Amdal.
Pemerintah juga menyebut akan ada proses public hearing yang melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat sekitar.
Gunung Ungaran Punya Potensi Panas Bumi 55 MW
Dari sisi energi, potensi panas bumi Gunung Ungaran cukup besar. Pemerintah Jawa Tengah memperkirakan kawasan tersebut dapat menopang pembangkit dengan kapasitas hingga 55 MW.
Wilayah pengembangan panas bumi itu memiliki luasan sekitar 29.800 hektare. Jika terealisasi, potensinya diperkirakan dapat memberikan kontribusi sekitar 4 sampai 5 persen terhadap bauran energi baru terbarukan di Jawa Tengah.
Namun, angka 55 MW tersebut masih merupakan potensi yang perlu dibuktikan melalui eksplorasi. Untuk memastikan keberadaan dan besarnya sumber panas bumi, diperlukan pengeboran dengan kedalaman sekitar 1.900 hingga 2.200 meter.
Pemerintah menegaskan bahwa titik pengeboran tidak akan ditentukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan hasil penelitian dan kajian mengenai keberadaan sumber panas bumi.
Apabila hasil eksplorasi menunjukkan cadangan yang memadai, pembangunan infrastruktur pembangkit dapat dilanjutkan. Nilai investasi proyek ini diperkirakan mencapai sekitar 300 juta dolar AS.
Dengan tahapan yang berjalan sesuai rencana, pengeboran ditargetkan berlangsung pada akhir 2028 atau awal 2029.
Sedangkan pembangkit diproyeksikan mulai beroperasi secara komersial pada 2031. Listrik yang dihasilkan nantinya akan masuk ke sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali.
Potensi Energi Bersih Berhadapan dengan Kekhawatiran Lingkungan
Di balik potensi tersebut, rencana proyek geothermal Gunung Ungaran mendapat perhatian dari kelompok lingkungan.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Jawa Tengah mempertanyakan urgensi pembangunan pembangkit baru tersebut. Salah satu alasannya adalah kondisi sistem kelistrikan Jawa Tengah-DIY yang, berdasarkan data PLN UID Jateng-DIY 2025 yang dikutip WALHI, memiliki kapasitas terpasang sekitar 6.400 MW dengan beban puncak sekitar 4.200 MW.
Artinya, terdapat selisih sekitar 2.200 MW atau sekitar 44,94 persen. WALHI kemudian mempertanyakan apakah pembangunan pembangkit berskala besar di kawasan ekologis penting menjadi kebutuhan yang mendesak.
Persoalan lain yang disoroti adalah daya dukung lingkungan. Ekstraksi panas bumi membutuhkan berbagai aktivitas, mulai dari pembukaan lahan, pembangunan fasilitas, mobilisasi alat berat, hingga pengeboran jauh ke dalam permukaan tanah.
Kondisi tersebut membuat aspek tata air menjadi salah satu hal yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius.
WALHI menyebut pengalaman pengembangan panas bumi di kawasan Dataran Tinggi Dieng perlu menjadi bahan evaluasi.
Organisasi tersebut menyoroti laporan mengenai persoalan akses air bersih warga di Dusun Pawuhan yang mereka kaitkan dengan aktivitas di sekitar pembangkit panas bumi.
Catatan tersebut penting bukan untuk menyimpulkan bahwa proyek Gunung Ungaran pasti akan menimbulkan dampak serupa, melainkan sebagai pengingat bahwa kondisi setiap kawasan panas bumi berbeda dan membutuhkan kajian lingkungan yang spesifik.
Baca juga: Mengulik Misteri di Balik Asap Belerang Candi Gedong Songo
Candi Gedong Songo Ikut Menjadi Perhatian
Kekhawatiran terhadap geothermal Gunung Ungaran juga berkaitan dengan kawasan Gedong Songo.
Secara geologi, Gedong Songo memang berada di kawasan sistem panas bumi Gunung Ungaran. Penelitian hidrogeokimia sebelumnya mencatat adanya manifestasi panas bumi di kawasan tersebut, antara lain mata air panas atau hangat, kolam air panas, batuan alterasi, dan fumarol.
Di sisi lain, Candi Gedong Songo memiliki nilai sejarah sekaligus menjadi bagian dari aktivitas pariwisata masyarakat sekitar.
WALHI menilai aktivitas seperti mobilisasi alat berat dan pengeboran perlu dikaji secara hati-hati. Hal ini lantaran terdapat kekhawatiran mengenai getaran, tata air tanah, hingga potensi emisi gas seperti hidrogen sulfida (H₂S).
Mereka juga meminta agar keberadaan situs bersejarah tersebut diperhitungkan dalam kajian proyek.
Artinya, persoalan proyek tidak hanya dapat dilihat dari berapa megawatt listrik yang dihasilkan, tetapi juga bagaimana pembangunan dilakukan tanpa mengorbankan fungsi ekologis dan sosial kawasan.
Pemerintah Pastikan Proyek Masih Melewati Tahapan Panjang
Pemerintah Jawa Tengah sendiri menegaskan bahwa penerbitan izin WKP belum berarti kegiatan pengeboran langsung dilakukan.
Masih ada tahapan perizinan dan kajian yang harus dipenuhi. Bahkan, pengeboran eksplorasi baru dapat dilakukan setelah seluruh persyaratan terpenuhi. Pemerintah juga membuka ruang konsultasi publik melalui proses perizinan lingkungan.
Hal ini menjadi penting karena keberhasilan PLTP Gunung Ungaran bukan hanya ditentukan oleh keberadaan cadangan panas bumi. Tetapi juga hasil eksplorasi, kelayakan teknis, kesiapan infrastruktur, perizinan, serta penerimaan masyarakat.
Dengan kata lain, proyek tersebut masih berada dalam perjalanan panjang sebelum benar-benar menghasilkan listrik.
Tantangan Terbesarnya Bukan Sekadar Menghasilkan Listrik
Pengembangan panas bumi Gunung Ungaran menawarkan peluang bagi Jawa Tengah untuk memperbesar penggunaan energi terbarukan. Potensi 55 MW dan investasi sekitar 300 juta dolar AS menunjukkan besarnya skala proyek yang tengah dipersiapkan.
Namun, tantangannya juga tidak sederhana.
Pemerintah perlu memastikan bahwa eksplorasi dilakukan berdasarkan kajian ilmiah yang memadai, terutama menyangkut air tanah, mata air, kawasan hutan, stabilitas lingkungan, emisi, hingga keberadaan kawasan budaya seperti Gedong Songo.
Di saat yang sama, masyarakat sekitar membutuhkan informasi yang terbuka mengenai lokasi pengeboran, tahapan proyek, potensi dampak, mekanisme pengawasan, serta langkah mitigasi apabila terjadi persoalan.
Dengan demikian, pertanyaan terbesar mengenai proyek geothermal Gunung Ungaran bukan hanya apakah kawasan tersebut mampu menghasilkan listrik 55 MW.
Pertanyaan yang tidak kalah penting adalah apakah potensi energi tersebut dapat dikembangkan dengan tetap menjaga air, hutan, ekosistem, warisan budaya, dan ruang hidup masyarakat di sekitarnya.
Jika seluruh aspek tersebut dapat dijawab melalui kajian yang transparan dan berbasis data, Gunung Ungaran berpeluang menjadi bagian dari transisi energi Jawa Tengah.
Namun jika aspek ekologis dan sosial diabaikan, proyek energi bersih tersebut justru berisiko memunculkan persoalan baru di kawasan yang memiliki nilai lingkungan dan budaya tinggi.
