Jatengkita.id – Kebakaran kembali melanda Tempat Pemrosesan Akhir atau TPA Putri Cempo di Mojosongo, Solo. Api mulai terlihat pada Rabu (02/09/2026) sekitar pukul 18.00 WIB dan dengan cepat membesar di antara gunungan sampah.
Kondisi angin yang cukup kencang membuat api merembet ke sejumlah bagian hingga mencakup Blok B, C, dan D.
Puluhan armada pemadam kebakaran dari Solo Raya dikerahkan untuk mengatasi kobaran tersebut. Proses pemadaman juga menghadapi kendala karena akses menuju sejumlah titik api cukup sulit.
Bahkan setelah berjam-jam, bara masih bertahan di dalam timbunan sampah sehingga petugas perlu melakukan penyiraman dan injeksi air ke bagian dalam gunungan.
Namun, kebakaran TPA Putri Cempo Solo kali ini menjadi lebih dari sekadar peristiwa kebakaran.
Beberapa hari sebelumnya, para pemulung dan warga sekitar sudah mendatangi Balai Kota Solo untuk menyampaikan keberatan terhadap kebijakan pengelolaan sampah yang membuat sampah bernilai ekonomi semakin sedikit masuk ke TPA.
Situasi tersebut memperlihatkan satu persoalan yang lebih besar. Ketika pemerintah berupaya mengurangi timbulan sampah dan memperbaiki sistem pengelolaannya, terdapat kelompok masyarakat yang selama puluhan tahun menggantungkan kehidupan dari sampah yang masuk ke TPA.
Pemulung Mengaku Penghasilan Menurun
Pada Selasa (01/09/2026), warga dan paguyuban pemulung TPA Putri Cempo melakukan aksi di Balai Kota Solo. Mereka memprotes kebijakan pemilahan sampah yang dinilai berdampak langsung terhadap pendapatan pemulung.
Pemulung selama ini memperoleh penghasilan dengan memilah material yang masih memiliki nilai jual dari tumpukan sampah.
Ketika sampah yang masuk ke TPA semakin sedikit dan lebih banyak berupa residu, ruang bagi mereka untuk mendapatkan barang bernilai ekonomi ikut menyempit.
Kondisi tersebut berkaitan dengan program Gerakan Warga Solo Pilah Olah Sampah atau Gaspoll. Pemerintah Kota Solo menjalankan gerakan ini untuk mengurangi beban TPA Putri Cempo yang telah berada dalam kondisi overload atau over-capacity.
Dari perspektif pengelolaan sampah, pengurangan sampah dari sumbernya merupakan langkah penting. Namun, perubahan tersebut juga menimbulkan konsekuensi sosial bagi masyarakat yang selama ini menjadikan aktivitas pemilahan sampah sebagai sumber penghasilan.
Karena itu, persoalan TPA Putri Cempo tidak hanya berbicara mengenai bagaimana sampah dikurangi, tetapi juga bagaimana masyarakat yang terdampak oleh perubahan sistem tersebut dapat memperoleh perlindungan ekonomi.
Warga Juga Menanggung Dampak Lingkungan
Keluhan pemulung tidak hanya berkaitan dengan berkurangnya penghasilan. Warga yang tinggal di sekitar TPA Putri Cempo juga menyampaikan persoalan lingkungan yang telah mereka rasakan selama bertahun-tahun.
Dalam aksi di Balai Kota, warga mengeluhkan debu, asap, serta kebisingan dari aktivitas pengolahan sampah. Mereka juga meminta adanya kepastian mengenai perlindungan lingkungan dan keterlibatan warga dalam kebijakan yang berkaitan dengan kawasan TPA.
Artinya, terdapat dua sisi yang sama-sama penting untuk diperhatikan. Di satu sisi, pemerintah perlu mengurangi beban TPA dan mendorong masyarakat memilah sampah dari sumbernya.
Di sisi lain, masyarakat sekitar membutuhkan kepastian bahwa perubahan sistem tersebut tidak menghilangkan mata pencaharian mereka sekaligus tetap menjamin lingkungan yang aman.
WALHI Jawa Tengah bahkan menilai persoalan kebakaran TPA Putri Cempo perlu dilihat sebagai bagian dari masalah tata kelola sampah yang lebih luas.
Menurut WALHI, kebakaran di lokasi tersebut bukan kejadian pertama. Sebelumnya, kebakaran juga dilaporkan terjadi pada Juni 2026 dan pada 2023.
Gas Metana dan Gunungan Sampah Jadi Risiko Serius
Salah satu persoalan yang membuat kebakaran di TPA berbeda dengan kebakaran biasa adalah karakteristik material yang terbakar.
Kementerian Lingkungan Hidup menyebut gas metana di dalam timbunan sampah diduga menjadi salah satu faktor yang memicu kebakaran.
Pada musim kemarau, bagian atas gunungan sampah menjadi lebih kering. Ketika terdapat sumber api, material seperti plastik, tekstil, dan karton dapat mempercepat proses pembakaran.
WALHI juga menyoroti akumulasi gas metana yang terbentuk dari proses pembusukan sampah. Berdasarkan simulasi yang dikutip WALHI, timbulan sampah di TPA Putri Cempo pada 2024 diperkirakan mencapai lebih dari 153 ribu ton.
Sementara pada 2025 jumlahnya diperkirakan sedikit meningkat. Simulasi tersebut menunjukkan adanya potensi produksi metana dalam jumlah besar.
Persoalan inilah yang membuat kebakaran TPA Putri Cempo menjadi isu lingkungan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan memadamkan api. Setelah kobaran berhasil dikendalikan, masih ada pekerjaan besar untuk mengurangi risiko agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Ketika Pengelolaan Sampah Bertemu dengan Persoalan Sosial
Krisis di TPA Putri Cempo menunjukkan bahwa kebijakan sampah memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar urusan lingkungan.
Program pemilahan sampah dari sumbernya memang dapat mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA. Akan tetapi, keberhasilan kebijakan tersebut juga perlu diikuti dengan skema transisi bagi pemulung yang selama ini bergantung pada sampah sebagai sumber ekonomi.
Pemerintah Kota Solo sendiri menyatakan telah menerima aspirasi warga yang mencakup tiga persoalan utama, yakni ekonomi, lingkungan, dan kesehatan.
Pemkot juga menyiapkan pembahasan melalui Dinas Tenaga Kerja sebagai bagian dari upaya mencari solusi bagi pemulung yang terdampak.
Persoalan tersebut menjadi semakin mendesak karena pada saat protes berlangsung, kawasan TPA justru kembali dilanda kebakaran besar.
Api yang muncul pada 02 September bahkan bertahan hingga lebih dari 24 jam. Pada 03 September, kobaran disebut telah menjalar ke Blok B, C, dan D meski beberapa titik mulai dapat dikendalikan.
Pada 04 September, proses pemadaman masih berlanjut dengan bantuan water bombing untuk menjangkau titik api yang sulit ditangani dari darat. Sejumlah titik di Blok B, C, dan D masih dilaporkan membara.
Masa Depan TPA Putri Cempo Tidak Bisa Hanya Bergantung pada Pemadaman
Rangkaian peristiwa di TPA Putri Cempo memperlihatkan bahwa persoalan sampah membutuhkan pendekatan yang menyatukan aspek lingkungan, kesehatan, teknologi, dan ekonomi masyarakat.
Pengurangan sampah dari sumbernya tetap menjadi bagian penting dari solusi. Namun, kebijakan tersebut harus dibarengi dengan perlindungan bagi pemulung, pengawasan terhadap dampak lingkungan, pengendalian gas metana, serta sistem pengolahan sampah yang mampu mengurangi risiko kebakaran.
Bagi warga sekitar, persoalan kebakaran TPA Putri Cempo juga menyangkut kualitas hidup. Mereka tidak hanya berhadapan dengan gunungan sampah, tetapi juga asap, debu, kebisingan, dan potensi risiko kesehatan ketika kebakaran terjadi.
Pada akhirnya, api yang membakar gunungan sampah Putri Cempo dapat menjadi pengingat bahwa persoalan sampah tidak pernah benar-benar selesai ketika sampah sudah dibuang ke TPA. Justru di titik itulah tanggung jawab pengelolaan dimulai.
