Jatengkita.id – Menjalani hari-hari di Indonesia sekarang ini dengan dinamika politik dan ekonomi yang tidak ada habisnya, pasti berat bagi masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah.
Penghasilan yang tidak menutup kebutuhan sehari-hari, pajak yang semakin membebani, rupiah yang masih anjlok, semuanya menjadi perhatian lantaran kaitannya dengan upaya bertahan hidup.
Menyinggung soal pajak, dulu Indonesia juga pernah menghadapi pemalakan pajak. Saat itu era Pangeran Diponegoro, di mana penjajah kolonial menguasai keraton dan para abdi dalem juga berkhianat.
Mereka memungut pajak dari rakyat namun tidak digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pungutan yang dibebankan adalah pajak tradisional keraton dan kolonial. Pajak itu ditimbun untuk foya-foya dan memperkaya diri sendiri, jauh dari prinsip keadilan.
Dalam novel, “Sang Pangeran dan Janissary Terakhir” karya penulis Salim A. Fillah, digambarkan bagaimana keculasan anggota keraton dalam melakukan pungutan pajak pada rakyat. Tokoh itu diperankan oleh Patih Danurejo.
Baca juga: Mengulik Simbol Islam dalam Warangka Wulan Tumanggal
Alasannya, untuk mengisi kas keraton yang kosong agar kepentingan pemerintahan keraton tetap beroperasi. Mengetahui hal ini, Pangeran Diponegoro murka dan menguliti kesaksian abdi dalem tersebut.

Jenis-Jenis Pungutan Pajak di Era Pangeran Diponegoro
Dalam novel, ada beberapa pungutan pajak yang disebutkan, termaktub dalam halaman 198.
- Pajak peniti tahunan untuk menghitung cacah jiwa di wilayah Kuthanagara, Nagaragung, dan Mancanagara. Pajak tersbeut harusnya dibayarkan tiap tiga tahun sekali.
- Pajigar (pajak hewan ternak) untuk setiap ekor lembu dan kerbau yang dipungut dua kali dalam setahun.
- Pacumpleng (pajak rumah atau pintu rumah) yang dipungut secara ganda untuk semua tanah yang di atasnya ada rumahnya.
- Tarikan pajendralan 30 sen per jung.
- Pajak pakuning (pungutan hasil panen padi) untuk para penyewa sawah dari luar desa.
- Pajak pangiring (tambahan) bagi penyewa yang ingin melanjutkan sewanya.
- Penarikan taker (pungutan wajib).
- Pengumpulan uang bekti para lurah.
- Pengawang-awang (pajak kepemilikan halaman atau pekarangan di sekitar rumah).
- Cukai gerbang tol. Belanda membangun pintu masuk di setiap desa dan membuat pos pemeriksaan untuk memonitor masyarakat desa yang akan lewat. Tarif yang harus dibayarkan rakyat juga cukup tinggi.
- Cukai gerobak, kuda beban, pikulan, dan gendongan.
Pada realitanya, pajak-pajak yang dipungut oleh Belanda maupun pihak keraton tersebut tidak pernah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Mereka semakin tercekik dan melawan pun akan kalah karena mereka tidak memiliki kekuatan. Sebagian besarnya pun masuk kantong pribadi abdi dalem.
Pungutan-pungutan tersebut di kemudian hari menjadi salah satu latar belakang meletusnya Perang Jawa. Dalam catatan sejarah, perang tersebut merupakan perang terbesar yang berlangsung selama lima tahun, dari 1825-1830.
Akibat perang ini, Belanda mengalami kerugian besar secara finansial dan hampir bangkrut. Hal tersebut juga memicu pemberontakan di Belgia yang pada akhirnya menjadi jalan bagi kemerdekaan negara tersebut.
Baca juga: Fakta Sejarah: Perang Diponegoro Jadi Awal Kemerdekaan Belgia
Prinsip Keadilan dalam Pajak
Negara tidak bisa memungut pajak pada wajib pajak di luar batas kemampuannya. Penunanian pajak juga harus dilakukan dengan berdasar pada aturan atau regulasi yang telah ditetapkan dengan prinsip dasar keadilan.
Setiap pajak yang dibayarkan rakyat kepada negara, harus memberikan timbal balik yang setara.
Rakyat taat membayar pajak harus difasilitasi berbagai kemudahan, utamanya dalam fasilitas umum yang mendasar, seperti pendidikan yang layak, kesehatan, sarana ibadah, transportasi, infrastruktur, dan kebutuhan pangan.
Hasil penerimaan pajak oleh negara tidak bisa sembarangan digunakan untuk kepentingan oligarki atau kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.
Bagaimana dengan kondisi Indonesia saat ini?
