Semarang — Pertumbuhan ekonomi di koridor industri Batang-Kendal yang menyentuh angka 9 persen pada medio April 2026 menjadi sinyal positif bagi investasi di Jawa Tengah. Meski demikian, capaian makro ini menyisakan catatan kritis mengenai kesiapan infrastruktur logistik dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Ketua Komisi C Bidang Keuangan DPRD Jawa Tengah, Dedy Endriyatno, menekankan bahwa efisiensi logistik yang dijanjikan kawasan “Industropolis” Batang masih dalam tahap pematangan. Hal ini merujuk pada status dry port berbasis rel yang baru saja memasuki babak baru lewat penandatanganan MoU pada 21 April 2026, dengan rencana groundbreaking pada Juni mendatang.
“Kita memproyeksikan efisiensi biaya logistik hingga 20 persen jika integrasi dry port dan dermaga ini sudah berjalan. Namun, saat ini operasionalnya belum dimulai. Kita harus memastikan bahwa ketika infrastruktur ini rampung, ia benar-benar menjadi mesin pengganda devisa daerah, bukan sekadar fasilitas bagi investor,” ujar Dedy di Gedung Berlian, Semarang, Kamis (23/4/2026).
Tantangan Infrastruktur dan PAD Meskipun kawasan industri tersebut telah diresmikan sejak 2025 dan beberapa pabrik sudah mulai berproduksi, ketergantungan pada moda transportasi jalan raya masih dominan karena dry port belum berfungsi. Dedy menyoroti bahwa jeda waktu menuju operasional penuh infrastruktur ini harus dimanfaatkan Pemerintah Provinsi untuk merumuskan skema retribusi yang tepat.
“Efisiensi logistik itu dibangun dengan investasi besar dari APBN dan APBD. Oleh karena itu, timbal baliknya ke PAD harus terukur sejak dini. Kami terus mengkaji regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) agar lebih adaptif saat dry port dan dermaga (jetty) Batang resmi beroperasi nanti,” tambah politisi dari Fraksi PKS tersebut.
Selain urusan fiskal, Dedy menyoroti disparitas antara pertumbuhan ekonomi 9 persen dengan standar upah buruh. Ia mendesak agar geliat industri di Batang dan Kendal berbanding lurus dengan peningkatan skala upah, terutama mengingat teknologi tinggi yang mulai masuk ke kawasan tersebut. Ia meminta Pemprov Jateng memastikan alokasi dana hasil industri dikembalikan untuk penguatan Balai Latihan Kerja (BLK). “Jangan sampai warga lokal hanya menjadi penonton atau tenaga kasar. Saat dry port dan ekosistem industri ini lengkap di masa depan, tenaga kerja kita harus sudah siap di posisi strategis,” tegasnya.
Pengawasan Rantai Pasok Dedy menjanjikan pengawasan ketat terhadap realisasi kontribusi perusahaan, termasuk memastikan keterlibatan BUMD Jawa Tengah dalam rantai pasok logistik saat operasional dry port dimulai pasca-konstruksi 2026.
Langkah ini diambil guna memastikan jargon “Industropolis” menjadi model pembangunan yang inklusif. “Target kami jelas: pertumbuhan 9 persen ini harus terkonversi menjadi kenaikan PAD yang signifikan. Jika infrastruktur pendukung sudah siap nanti, tidak ada alasan lagi bagi perusahaan untuk menunda kontribusi sosial dan peningkatan kesejahteraan pekerjanya,” pungkas Dedy.