Jatengkita.id – Penutupan dua perusahaan garmen di Semarang dan Jepara menjadi alarm keras bagi keberlangsungan industri garmen di Jawa Tengah.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah maupun pelaku usaha untuk mengantisipasi potensi krisis serupa agar tidak meluas ke perusahaan lain.
Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dari kedua perusahaan tersebut mengakibatkan lebih dari 1.400 pekerja kehilangan mata pencaharian.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, menilai kondisi ini sangat memprihatinkan. Menurutnya, PHK di PT Victory Apparel Indonesia (Kota Semarang) dan PT Samwon Busana Indonesia (Jepara) berpotensi meluas jika tidak segera diantisipasi secara sistematis di tengah tekanan ekonomi global.
“Kita tentu prihatin karena industri garmen merupakan sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Kalau kondisi seperti ini tidak segera direspons, bukan tidak mungkin perusahaan lain mengalami tekanan yang sama,” ujar Ari saat diwawancarai, Jumat (24/07/2026).
PHK Masssal Harus Jadi Evaluasi Tata Kelola Industri
Berdasarkan keterangan yang dikutip dari Kompas, Kendati PHK kerap menjadi opsi terakhir bagi manajemen, peristiwa ini harus dijadikan bahan evaluasi besar-besaran terkait tata kelola dan ketahanan industri selama lima tahun terakhir.
“Walaupun PHK disinyalir menjadi keputusan terakhir dari perusahaan, hal tersebut pasti menjadi bahan evaluasi besar-besaran selama lima tahun terakhir tentang bagaimana pengelolaan seharusnya berjalan,” ucap Ari.
Berdasarkan informasi internal perusahaan, PT Samwon Busana Indonesia mengalami kerugian selama lima tahun berturut-turut sejak pandemi Covid-19. Selain penurunan permintaan, perusahaan juga menghadapi persoalan pasokan bahan baku dan perubahan pasar ekspor.
Sementara itu, PT Victory Apparel Indonesia disebut mulai mengalami kesulitan keuangan sejak akhir 2025. Hingga akhirnya, perusahaan tersebut menghentikan operasional dan merumahkan para pekerjanya.
Belajar dari kondisi tersebut, Ari mendorong pemerintah membangun sistem deteksi dini industri sebagai langkah preventif untuk mencegah PHK massal. Sistem tersebut dapat diwujudkan melalui pemetaan sektor industri yang mulai mengalami tekanan.
Selain itu, perlu juga koordinasi rutin antara pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, asosiasi industri, dan pelaku usaha.
Identifikasi terhadap perusahaan yang mengalami penurunan pesanan, kesulitan bahan baku, maupun gangguan pasar ekspor juga perlu dilakukan. Tujuannya agar pemerintah dapat memberikan pendampingan sebelum perusahaan mengambil keputusan PHK.
“Deteksi dini itu bukan sekadar melihat perusahaan sudah tutup atau belum. Pemerintah harus aktif memantau ketika pesanan mulai turun, bahan baku mulai sulit, atau pasar ekspor melemah sehingga solusi bisa diberikan lebih cepat,” jelas Ari.
Ia menambahkan bahwa langkah deteksi dini tersebut dapat diwujudkan melalui pendampingan konkret. Salah satunya dengan memfasilitasi komunikasi bagi pelaku usaha yang mengalami kendala operasional.
“Deteksi dini yang dilakukan oleh pemerintah bisa berupa banyak hal. Salah satunya berkoordinasi langsung serta mendampingi para pelaku usaha yang mengalami kesulitan bahan baku atau krisis pasar,” tambah Ari.
DPRD Dorong Pengawasan dan Pemantauan Industri
Lebih Lanjut, Ari menegaskan DPRD Jawa Tengah akan menjalankan fungsi pengawasan agar pemerintah daerah memiliki sistem pemantauan terhadap sektor industri yang tertekan.
Selain itu, DPRD mendorong lahirnya kebijakan yang mampu menjaga iklim usaha sekaligus melindungi tenaga kerja agar sektor padat karya tetap bertahan.
“Kami di DPRD akan memastikan pemerintah daerah tidak hanya bergerak setelah PHK terjadi. Yang lebih penting adalah memastikan ada sistem pencegahan sehingga perusahaan yang sedang mengalami kesulitan bisa segera mendapatkan pendampingan. Dengan begitu, keberlangsungan usaha tetap terjaga dan pekerja tidak menjadi korban,” tegasnya.
Ari berharap penutupan dua perusahaan tersebut tidak memicu efek domino bagi industri garmen maupun sektor padat karya lainnya di Jawa Tengah.
Menurutnya, menjaga keberlangsungan industri berarti menjaga lapangan kerja, daya beli masyarakat, serta stabilitas perekonomian daerah.
“Harapan kami tentu jangan sampai kasus ini menjadi efek domino. Lapangan kerja harus tetap terjaga karena di balik setiap perusahaan ada ribuan keluarga yang menggantungkan penghidupannya. Pencegahan jauh lebih baik daripada penanganan setelah PHK terjadi. Dengan sinergi antara pemerintah, DPRD, dan pelaku usaha, saya optimis industri di Jawa Tengah tetap bisa bertahan dan kembali tumbuh,” pungkas Ari.
