Jatengkita.id – Di balik kemegahan Kerajaan Mataram Islam, tersimpan kisah panjang tentang perebutan takhta. Tak hanya memecah belah keluarga kerajaan, tetapi juga mengubah arah sejarah Pulau Jawa.
Sejak pusat pemerintahan berpindah ke Kartasura, istana Mataram berkali-kali dilanda perang saudara yang melibatkan para pangeran dan anggota keluarga kerajaan.
Hampir seluruh konflik itu berujung pada satu pola yang sama, yakni campur tangan VOC yang perlahan memperbesar pengaruhnya di tanah Jawa.
Konflik pertama pecah pada 1704 setelah wafatnya Amangkurat II. Putranya naik takhta sebagai Amangkurat III, tetapi pengangkatannya ditolak oleh pamannya, Pangeran Puger. Merasa memiliki hak yang sama atas mahkota, Pangeran Puger meminta bantuan VOC di Semarang.
Dukungan militer Belanda berhasil membalikkan keadaan. Amangkurat III dikalahkan, ditangkap, dan diasingkan ke Sri Lanka. Sedangkan Pangeran Puger dinobatkan sebagai raja bergelar Pakubuwana I.
Perang saudara kembali berkobar pada 1719. Setelah Pakubuwana I wafat, putranya naik takhta sebagai Amangkurat IV. Keputusan tersebut ditolak oleh saudara-saudaranya, yakni Pangeran Blitar, Pangeran Purbaya, dan Arya Dipanagara.
Mereka menganggap diri sama-sama berhak memimpin Mataram. Pertikaian keluarga pun berubah menjadi perang yang meluas dari Kartasura hingga Jawa Timur. Sekali lagi VOC turun tangan membantu penguasa yang sedang berkuasa.
Dengan dukungan tersebut, Amangkurat IV berhasil mempertahankan takhta, sementara para pesaingnya disingkirkan. Setelah Amangkurat IV wafat, kekuasaan kemudian diwariskan kepada putranya, Pakubuwana II.
Kartasura Runtuh dan Mataram Terbelah
Masa pemerintahan Pakubuwana II menjadi salah satu periode paling genting dalam sejarah Mataram. Pada 1740, pemberontakan masyarakat Tionghoa terhadap VOC yang bermula di Batavia meluas hingga Kartasura.
Awalnya Pakubuwana II mendukung perlawanan tersebut. Tetapi kemudian berbalik bekerja sama dengan VOC. Perubahan sikap itu memicu kemarahan pasukan gabungan Jawa dan Tionghoa.
Pada 1742, mereka menyerbu dan berhasil menduduki Keraton Kartasura. Bangunan keraton mengalami kerusakan parah, sementara Pakubuwana II melarikan diri ke Ponorogo. Berkat bantuan VOC, ia akhirnya berhasil merebut kembali keraton.

Namun, kondisi Kartasura yang telah porak-poranda membuat pusat pemerintahan dipindahkan ke Desa Sala pada 1745. Dari perpindahan inilah lahir Keraton Surakarta sebagai pusat pemerintahan baru Mataram.
Meski ibu kota telah berpindah, konflik keluarga kerajaan belum berakhir. Perang Suksesi Jawa III meletus pada 1749 dan berlangsung hingga 1757. Konflik ini melibatkan Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said.
Berbeda dengan perang sebelumnya, pertikaian kali ini juga dipicu oleh penolakan terhadap semakin besarnya campur tangan VOC dalam urusan kerajaan.
Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said menilai Pakubuwana II terlalu banyak menyerahkan wilayah serta kewenangan kepada VOC sebagai imbalan bantuan militer.
Perlawanan berlangsung selama bertahun-tahun dan meluas ke berbagai wilayah di Jawa. Jalan damai akhirnya ditempuh melalui Perjanjian Giyanti pada 1755.
Perjanjian ini membagi Mataram menjadi dua kerajaan, yakni Kasunanan Surakarta di bawah Pakubuwana III dan Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin Sultan Hamengkubuwana I.
Dua tahun kemudian, Perjanjian Salatiga mengakhiri perlawanan Raden Mas Said. Ia memperoleh wilayah kekuasaan sendiri dengan gelar Mangkunegara I sehingga berdirilah Praja Mangkunegaran sebagai kekuasaan baru di bawah Kasunanan Surakarta.
VOC Menang Tanpa Harus Menjadi Raja
Di balik setiap perang suksesi yang terjadi, ada satu pihak yang hampir selalu keluar sebagai pemenang, yakni VOC. Setiap kali para bangsawan Mataram berselisih, salah satu pihak meminta bantuan militer kepada perusahaan dagang Belanda tersebut.
Namun, bantuan itu tidak pernah diberikan secara cuma-cuma. Sebagai imbalannya, VOC memperoleh berbagai keuntungan strategis.
Sebut saja penyerahan wilayah, hak monopoli perdagangan, penguasaan daerah pesisir, hak ikut menentukan pengangkatan raja, hingga pengaruh politik yang semakin besar di lingkungan keraton.
Situasi ini membuat Mataram semakin kehilangan kedaulatannya. Wilayah kerajaan terus menyusut, sementara keputusan-keputusan penting tidak lagi sepenuhnya berada di tangan raja.
VOC berhasil memperkuat posisinya tanpa harus menaklukkan seluruh Jawa melalui peperangan besar. Cukup dengan memanfaatkan perselisihan di dalam keluarga kerajaan, mereka memperoleh kendali politik dan ekonomi yang semakin luas.
Sejarah akhirnya menunjukkan bahwa runtuhnya kejayaan Mataram bukan semata-mata akibat serangan dari luar. Kerajaan ini melemah karena perang saudara, perebutan takhta, dan perselisihan keluarga yang terus berulang.
Konflik internal membuka pintu bagi campur tangan VOC hingga kerajaan yang pernah menjadi salah satu kekuatan terbesar di Jawa itu akhirnya terpecah menjadi beberapa pusat kekuasaan.




