Jatengkita.id – Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Tengah (Jateng) mengakui adanya temuan ketidaksesuaian data desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN) dengan realitas kondisi ekonomi warga.
Dinsos menghimbau warga yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dapat mengajukan pemutakhiran.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinsos Jawa Tengah, Isriadi Widodo, mengatakan pihaknya beberapa kali menerima laporan mengenai data masyarakat yang tidak lagi sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Hal itu disampaikan Isriadi selepas konferensi pers pengajuan Pahlawan Nasional di Rumah Rakyat, Kantor Gubernur Jawa Tengah, dilansir dari TribunJateng, Rabu (26/08/2026) .
“Beberapa kali kami menemukan aduan yang tidak sesuai. Ada beberapa yang memang kondisinya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya,” ujar Isriadi.
Petugas Temukan Warga Masuk Desil Berbeda Setelah Diverifikasi
Menurut Isriadi, pemeriksaan dilakukan oleh tenaga sosial yang berada di tingkat desa maupun kecamatan. Dari proses asesmen tersebut, ditemukan kasus warga yang sebelumnya tercatat dalam desil 6-1.
Namun, setelah kondisi ekonominya diperiksa kembali justru masuk dalam kelompok desil 1-5. BPS menjelaskan, desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya.
Masyarakat dibagi ke dalam 10 kelompok. Desil 1 sebagai kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah. Ddesil 10 sebagai kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
Penentuan desil tidak hanya melihat satu indikator, seperti pendapatan atau kepemilikan rumah.
Berbagai karakteristik sosial ekonomi dipertimbangkan secara bersama-sama, termasuk kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, disabilitas, serta kondisi keluarga.
Kondisi Ekonomi Warga Bisa Berubah Drastis
Isriadi memberikan contoh kasus seorang warga yang sebelumnya terlihat memiliki rumah cukup bagus. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui rumah tersebut sebenarnya telah dijual.
Warga tersebut masih diperbolehkan menempati rumah karena adanya kesepakatan dengan pembeli. Rumah dijual untuk memenuhi kebutuhan biaya pengobatan istrinya yang mengalami sakit berat. Di sisi lain, keluarga tersebut juga memiliki anak penyandang disabilitas.
Dalam kondisi tersebut, sumber penghasilannya hanya berasal dari pekerjaan sebagai penjual air isi ulang. Setelah dilakukan asesmen dan pemutakhiran data, kondisi ekonominya kemudian disesuaikan agar dapat memperoleh bantuan sosial yang sesuai dengan kebutuhannya.
Kasus tersebut menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah dalam waktu relatif cepat.
Peristiwa seperti kehilangan pekerjaan, biaya pengobatan, perubahan jumlah anggota keluarga, maupun tanggungan terhadap anggota keluarga dengan kebutuhan khusus dapat memengaruhi kemampuan ekonomi sebuah rumah tangga.
Karena itu, data sosial ekonomi perlu terus diperbarui agar tetap relevan dengan kondisi masyarakat.
BPS sendiri menyebut DTSEN sebagai data yang terus dimutakhirkan. Proses tersebut dilakukan melalui berbagai sumber, termasuk data administrasi, sensus dan survei, pemutakhiran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, pengecekan lapangan, serta informasi yang disampaikan masyarakat.
Dinsos Belum Bisa Pastikan Jumlah Data yang Tidak Sesuai
Meski menemukan sejumlah kasus ketidaksesuaian, Isriadi belum dapat memastikan berapa jumlah keseluruhan data desil yang perlu diperbaiki di Jawa Tengah.
Menurut dia, proses verifikasi masih berlangsung sehingga belum dapat disimpulkan apakah jumlahnya mencapai ribuan data atau tidak.
Dinsos bersama petugas di lapangan masih melakukan pengecekan terhadap laporan masyarakat untuk memastikan kondisi sebenarnya sebelum data tersebut diperbarui.
Masyarakat Bisa Ajukan Pemutakhiran Data
Dinsos Jawa Tengah membuka kesempatan bagi masyarakat yang merasa data sosial ekonominya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini untuk mengajukan pemutakhiran.
Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat kecamatan. Selain itu, warga juga dapat berkoordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan setempat.
Untuk pembaruan secara mandiri, masyarakat juga dapat menggunakan kanal resmi Cek DTSEN yang disediakan BPS.
BPS menyebut masyarakat yang menemukan informasi mengenai diri atau keluarganya yang belum sesuai dapat menyampaikan pembaruan melalui sejumlah kanal resmi. Beberapa di antaranya Cek Bansos, SIKS-NG melalui operator desa/kelurahan, serta Cek DTSEN.
Namun, pengajuan pemutakhiran tidak berarti posisi desil akan langsung berubah. Informasi yang diberikan masyarakat akan menjadi bagian dari proses pemutakhiran dan penghitungan kembali berdasarkan data serta metode yang berlaku.
Data Desil Menjadi Salah Satu Dasar Penentuan Sasaran Program
DTSEN saat ini menjadi salah satu rujukan pemerintah dalam perencanaan, penetapan sasaran, dan evaluasi berbagai program sosial dan ekonomi. Karena itu, kualitas data menjadi penting agar intervensi pemerintah dapat diberikan kepada kelompok masyarakat yang sesuai.
BPS menegaskan bahwa desil bukan daftar otomatis penerima bantuan sosial. Posisi desil digunakan sebagai salah satu informasi untuk membantu menentukan sasaran atau prioritas program sesuai dengan tujuan dan ketentuan masing-masing program.
Artinya, masyarakat yang berada pada desil tertentu tidak serta-merta otomatis menjadi penerima seluruh program bantuan sosial.
Data yang Akurat Membutuhkan Peran Pemerintah dan Masyarakat
Pemutakhiran data bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran penting dengan memastikan informasi mengenai kondisi keluarganya sesuai dengan keadaan sebenarnya.
BPS menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam memastikan data diri dan keluarganya tetap sesuai menjadi bagian penting dari proses pemutakhiran DTSEN.
Di sisi lain, verifikasi lapangan oleh petugas menjadi tahapan penting untuk memastikan laporan yang masuk benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat.
Dengan data yang terus diperbarui, pemerintah memiliki basis informasi yang lebih baik dalam menentukan kelompok yang membutuhkan intervensi.
Pada akhirnya, persoalan data bukan sekadar tentang angka dalam sebuah sistem. Di balik setiap data terdapat kondisi kehidupan masyarakat yang bisa berubah sewaktu-waktu.
Karena itu, ketika kondisi ekonomi berubah, masyarakat perlu memastikan perubahan tersebut juga tercermin dalam data pemerintah. Dengan begitu, bantuan dan program sosial dapat diarahkan kepada mereka yang memang membutuhkan.
