Jatengkita.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis film berjudul “Tepatilah Janji” yang merupakan lanjutan film “Kejarlah Janji” yang tayang tahun 2023 lalu. KPU menggandeng sutradara Garin Nugroho dengan beberapa bintang seperti Cut Mini, Ibnu Jamil, dan Shenina Cinnamon dalam proyek ini.
Film ini dikemas dengan genre drama dan komedi yang mengangkat isu-isu politik yang sedang terjadi di Indonesia. Dua isu utama yang dominan diangkat adalah nepotisme dan dinasti politik. Selain itu, ada juga persoalan yang menyinggung politik uang dan hoax atau black campaign.
KPU sendiri mengadakan roadshow nonton bareng (nobar) film “Tepatilah Janji” di beberapa wilayah di Indonesia. Diantaranya adalah Medan, Samarinda, Kupang, dan lain-lain. Film ini dimaksudkan sebagai sarana sosialisasi Pilkada Serentak tahun 2024.
Selain itu juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat untuk sadar politik. Sasaran utama dalam sosialisasi film ini adalah pemilih pemula atau gen-Z (generasi Z). Mereka perlu mendapat pemahaman terkait demokrasi atau proses berpolitik dalam pengelolaan negara.
Politik bisa dijalankan dengan riang gembira. Setiap pemimpin haruslah bertanggung jawab akan janjinya untuk kesejahteraan masyarakat.
Sinopsis
Film “Tepatilah Janji” berfokus pada tokoh Adam yang menjabat sebagai Kepala Desa Bangunmapan. Menjelang Pemilihan Kepala Daerah, ayah mertuanya yang merupakan mantan kepala daerah juga, membujuknya untuk ikut serta dalam kontestasi.
Namun, istri dan keluarganya menolak. Adam lalu mempertimbangkan segalanya. Dan ia akhirnya memutuskan untuk turut serta menjadi calon kepala daerah. Lawannya merupakan istri dari kepala daerah yang sedang menjabat.
Dalam proses menuju pencoblosan, banyak intrik ditunjukkan. Mulai dari money politic, nepotisme, hingga isu-isu hoax. Sampai pada hari rekapitulasi suara, Adam ditetapkan sebagai calon terpilih karena memiliki suara lebih banyak.
Konfliknya terus berlanjut hingga ia menjabat. Masyarakat menuntut janjinya yang akan membangun sebuah waduk. Proyek itu terhambat karena seorang pengusaha tambang pasir yang menjadi pemegang proyek masih mengalami kendala dalam usahanya.
Lantas, pengusaha tersebut menuntut Adam untuk mempermudah usahanya dengan menyingkirkan aparat atau pihak yang menghalanginya. Baru kemudian, waduk itu akan dibangun.
Adam yang merasa sangat jengkel dan tertekan oleh amarah masyarakat, akhirnya memutuskan untuk berada di pihak warganya. Ia tak peduli dengan ancaman pengusaha tambang pasir dan meneruskan pembangunan waduk.
Kurang Greget
Secara karakter, seluruh tokoh memainkan peran dengan bagus. Ditambah dengan bumbu-bumbu humor yang sangat entertain, film ini bisa diterima dan mudah dipahami bagi masyarakat pada umumnya.
Namun, klimaks yang dibangun masih kurang terasa emosional. Alurnya sederhana dan ringan. Konfliknya masih terbatas pada tataran horizontal yang hanya melibatkan rakyat. Sedangkan konflik vertikal, seperti dengan pemerintah setingkat di atasnya atau kerja sama dengan oligarki tidak ditampilkan.
Edukasi kepada masyarakat tentang money politic juga hanya terkesan “hanya lewat”. Belum ada pesan yang bisa membuat mereka sadar atau tertampar tentang bahayanya praktik tersebut. Padahal, bisa disisipkan dengan skenario yang pendek.
“Tepatilah Janji” juga belum optimal mengeskplorasi nilai etika berpolitik. Persoalan hukum dan regulasi yang dipermainkan oleh elit tidak diakomodir dalam alur film. Padahal, perihal tersebut tidak hanya terjadi di tataran pusat, namun juga berlaku untuk daerah.
Hal lain yang juga tidak terpisahkan dari kepemimpinan di daerah adalah pungutan liar (pungli). Praktik ini sangat mengakar di masyarakat hingga menjadi budaya yang sudah dianggap lazim. Selain itu, masih ada beberapa hal yang belum mampu dieksplorasi lebih.
Meski belum optimal bila dianalisis secara mendalam, film ini tetap mendapat apresiasi baik. Bila bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, diharapkan film ini bisa mudah diakses oleh semua kalangan, terutama masyarakat desa dan menengah ke bawah agar sasaran yang dituju bisa tepat.
Artikel terkait : Pilkada 2024 : Kampanye Adu Kualitas di 37 Provinsi
