Wonogiri — Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap kinerja keuangan PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang (KC) Wonogiri pada Selasa (1/9/2026). Anggota Komisi C DPRD Jateng, Muhammad Afif, secara khusus menyoroti rasio efisiensi, fungsi intermediasi, serta transparansi kualitas aset perusahaan daerah tersebut.
Berdasarkan data kinerja hingga Juli 2026, BPR BKK KC Wonogiri mencatatkan pemulihan keuangan atau turnaround dengan capaian laba berjalan sebesar Rp2,01 miliar. Angka ini berbalik dari kondisi pada Desember 2025 di mana perusahaan merugi hingga Rp4,28 miliar. Meski demikian, Afif menilai tingkat efisiensi operasional BPR BKK Wonogiri masih tergolong rendah jika dibandingkan target Rencana Bisnis Bank (RBB).
Meski demikian, Afif mengingatkan bahwa tingkat efisiensi masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan target Rencana Bisnis Bank (RBB). Tercatat, pendapatan terealisasi mencapai Rp11,53 miliar, namun biaya operasional telah menyentuh Rp9,51 miliar. Hal ini mengindikasikan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) masih cukup tinggi di kisaran 82,5 persen.
“Secara operasional bulanan memang sudah menghasilkan laba, tetapi pencapaiannya baru 61,92 persen dari target RBB Juli 2026,” papar politisi Fraksi PKS tersebut.
Dari sisi intermediasi, Komisi C mendapati adanya penurunan penyaluran kredit sebesar 3,91 persen, dari Rp115,85 miliar pada Desember 2025 menjadi Rp111,32 miliar pada Juli 2026. Hal ini berimbas pada Loan to Deposit Ratio (LDR) yang diproyeksikan hanya berada di kisaran 64,9 persen, jauh di bawah angka ideal perbankan BPR yang menargetkan 75 hingga 85 persen.
Selain itu, Afif juga menyoroti struktur modal dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri yang cenderung stagnan. Saat ini, modal disetor Pemkab tetap di angka Rp13,90 miliar dari total modal dasar Rp37,13 miliar. Jika daerah lain menambah modal, porsi kepemilikan Pemkab Wonogiri yang saat ini berada di angka 3,76 persen berisiko terdilusi secara bertahap menjadi 3,66 persen pada tahun 2030.
“Meski laba mulai pulih, manajemen jangan berpuas diri karena efisiensi belum mencapai target RBB. Fokus utamanya sekarang adalah menggenjot penyaluran kredit, sebab LDR 64,9 persen menunjukkan banyaknya dana yang menganggur. Kami juga meminta evaluasi serius terkait menurunnya DPK hingga Rp4,79 miliar, serta mendorong Pemkab Wonogiri segera menambah setoran modal agar porsi sahamnya tidak tergerus.” pungkasnya.