Jatengkita.id – Kota Surakarta atau yang akrab disebut Solo, dikenal sebagai jantung kebudayaan Jawa. Di sanalah gamelan berdentang, batik bermotif klasik lahir, dan tradisi keraton terus hidup hingga kini.
Namun, di balik segala kemegahan budaya dan sejarahnya, ada satu pertanyaan yang kerap muncul di benak banyak orang “Mengapa Surakarta, dengan segala warisan kerajaannya, tidak menjadi daerah istimewa seperti Yogyakarta?”.
Padahal, secara historis, Solo memiliki dua pusat kerajaan, yaitu Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran, yang dulu punya peranan penting dalam awal berdirinya Republik Indonesia. Tapi perjalanan sejarah berkata lain.
Keistimewaan yang sempat disandangnya, hilang hanya dalam waktu singkat. Untuk memahami alasannya, kita perlu kembali ke masa awal kemerdekaan, di tahun-tahun penuh gejolak.
- Kilas Balik: Surakarta Pernah Menjadi Daerah Istimewa
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, dua kerajaan besar di Solo yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Praja Mangkunegaran segera menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia.
Langkah ini membuat pemerintah pusat mengakui Surakarta sebagai Daerah Istimewa Surakarta (DIS), sejajar dengan pengakuan terhadap Yogyakarta. Kala itu, posisi Surakarta begitu strategis, menjadi pusat pemerintahan sementara, pusat budaya, dan simbol kesetiaan kerajaan terhadap Republik.
Namun, masa “keemasan” itu tidak berlangsung lama. Di tengah semangat revolusi yang membara, muncul dinamika sosial yang tak terduga.
- Gejolak Rakyat dan Lahirnya Gerakan Anti-Swapraja
Surakarta di akhir 1945 hingga pertengahan 1946 bukanlah kota yang tenang. Di balik semangat kemerdekaan, muncul gelombang perlawanan rakyat terhadap sistem kerajaan yang dianggap simbol feodalisme.
Gerakan ini dikenal dengan sebutan Gerakan Anti-Swapraja. Bagi sebagian besar rakyat, masa baru Republik seharusnya membawa perubahan, bukan mempertahankan sistem lama yang dianggap menindas.
Kerusuhan demi kerusuhan pun pecah. Beberapa tokoh bangsawan menjadi sasaran amarah massa, pemerintahan keraton kehilangan kontrol, dan situasi politik menjadi kacau. Ketidakstabilan inilah yang membuat pemerintah pusat menilai bahwa Surakarta belum siap mempertahankan status istimewanya.
Akhirnya, pada 15 Juni 1946, pemerintah mengeluarkan Penetapan Pemerintah No. 16 Tahun 1946, yang secara resmi mencabut status istimewa Surakarta. Sejak saat itu, Surakarta menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah, status yang masih berlaku hingga hari ini.
- Mengapa Yogyakarta Tetap Bisa Bertahan?
Untuk memahami mengapa Surakarta gagal, kita perlu melihat sisi sebaliknya, Yogyakarta. Ketika Surakarta dilanda gejolak, Yogyakarta justru menunjukkan kestabilan luar biasa.
Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII tidak hanya mendukung Republik Indonesia secara politik, tetapi juga menyerahkan kekuasaan mereka untuk membantu pemerintahan nasional.
Tak hanya itu, Yogyakarta bahkan menjadi ibu kota Indonesia sementara ketika Jakarta jatuh ke tangan Belanda pada 1946.
Kontribusi besar itu membuat pemerintah pusat memandang Yogyakarta sebagai wilayah yang bukan sekadar kerajaan, melainkan mitra strategis Republik. Hingga akhirnya, pengakuan itu dilegalkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.
Regulasi tersebut memberi dasar hukum kuat bagi status istimewanya hingga kini. Perbedaan sikap dan kondisi politik inilah yang menjadi kunci mengapa Surakarta dan Yogyakarta berjalan di jalur berbeda satu kehilangan keistimewaannya, satu justru diabadikan dalam undang-undang.
- Warisan yang Tak Hilang: Surakarta Tetap “Istimewa” di Hati
Meski secara administratif tidak lagi menyandang status daerah istimewa, Surakarta tetap memiliki tempat tersendiri dalam sejarah dan kebudayaan Indonesia. Keraton Kasunanan dan Pura Mangkunegaran masih berdiri megah, menjadi saksi bisu perjalanan panjang peradaban Jawa.
Kota ini juga melahirkan banyak tokoh besar nasional, seperti Soekarno yang pernah menimba ilmu di sini, hingga seniman legendaris yang menjaga api budaya tetap menyala.
Di setiap sudut kota, kita masih bisa merasakan nuansa kejawen yang kental dari aroma dupa di keraton, dentingan gamelan di Sriwedari, hingga semarak kirab budaya yang digelar tiap tahun.
Semua itu membuktikan bahwa keistimewaan sejati bukan hanya soal status hukum, tetapi tentang identitas yang hidup dan diwariskan turun-temurun.
- Wacana Keistimewaan yang Kembali Muncul
Beberapa tahun terakhir, muncul lagi wacana untuk menjadikan Surakarta sebagai daerah istimewa, terutama dari kalangan pemerhati sejarah dan kebudayaan.
Bahkan pihak Keraton Surakarta sempat mengajukan gagasan agar Solo kembali mendapatkan pengakuan khusus atas peran sejarah dan budayanya. Namun, wacana ini masih sebatas diskusi. Pemerintah pusat belum mengeluarkan keputusan atau regulasi yang mendukungnya.
Meski begitu, banyak pihak percaya bahwa pengakuan semacam ini meski simbolis bisa menjadi bentuk penghormatan atas peran besar Surakarta dalam perjalanan bangsa.
Kisah Surakarta adalah potret bagaimana sejarah dan politik berjalan beriringan, namun kadang tak sejalan arah. Kota ini mungkin kehilangan status istimewanya di atas kertas, tapi tidak pernah kehilangan makna keistimewaannya di hati masyarakat Indonesia.
Budaya yang terus dijaga, tradisi yang tetap hidup, serta semangat warga yang tak lekang waktu semuanya menjadi bukti bahwa keistimewaan tidak harus selalu diresmikan lewat undang-undang.
Surakarta memang tak lagi bergelar “Daerah Istimewa”, tapi ia tetap “istimewa” dalam arti sesungguhnya karena sejarah dan budayanya adalah bagian tak terpisahkan dari jiwa bangsa Indonesia.
Baca juga: Banyak Lahir di Surakarta-Yogyakarta, Begini Perkembangan Seni Ketoprak dan Tantangannya
