Jatengkita.id – Pemandangan krisis iklim sekarang bukan hanya headline berita semata, namun kerusakan tersebut juga sudah banyak terjadi di sekeliling kita. Contohnya saja seperti banjir karena illegal logging atau emisi karbon yang jadi dapat memicu cuaca ekstrem.
Fenomena ini terutama menghantam negara-negara berkembang yang memiliki kapasitas adaptasi lebih rendah. Lantas siapa dalang di balik kerusakan krisis iklim ini?
Di balik berbagai bencana tersebut, para pakar lingkungan menyoroti adanya “utang ekologis”. Sebuah konsep yang merujuk pada beban kerusakan lingkungan yang ditinggalkan negara-negara maju akibat aktivitas industri mereka selama berabad-abad.
Data dari Global Carbon Project 2024 menunjukkan, sejak revolusi industri, hampir 60 persen total emisi karbon dunia datang dari negara-negara maju.
Negara-negara ini mengekstraksi sumber daya alam secara besar-besaran. Mereka memproduksi emisi dalam jumlah sangat tinggi, dan meninggalkan jejak karbon yang kini menimbulkan dampak global.
Ironisnya, negara berkembang yang justru paling menderita akibat dampak tersebut harus berjuang dengan kapasitas ekonomi yang jauh lebih terbatas.
Wacana “utang ekologis” ini sempat dikemukakan di forum internasional Conference of the Parties (COP). Di dalam forum tersebut juga dibahas tentang pembentukan Loss and Damage Fund. Negara maju memberikan semacam dana kompensasi untuk negara-negara rentan yang terkena dampak parah dari krisis iklim.
Meski menyedot perhatian dunia, COP30 tidak lepas dari kritik. Banyak pengamat menilai bahwa konferensi ini masih belum cukup kuat dalam menuntaskan akar persoalan, terutama dalam hal pendanaan iklim dan penguatan ekonomi hijau.
Negara-negara berkembang menuntut agar negara maju menunaikan kewajiban finansial mereka sebagai bentuk tanggung jawab atas utang ekologis yang telah menumpuk selama puluhan bahkan ratusan tahun.
Minimnya komitmen pendanaan ini membuat negara berkembang kesulitan melakukan transisi energi, memperkuat mitigasi bencana, dan membangun sistem adaptasi iklim yang memadai. Tanpa dukungan dana yang cukup, berbagai janji mitigasi hanya akan menjadi wacana tanpa realisasi.
Fenomena krisis iklim yang kian parah, disertai ketidakadilan ekologis yang masih berlangsung, mengingatkan dunia bahwa beban perubahan iklim tidak seharusnya dipikul negara berkembang seorang diri.
Tanpa kesadaran kolektif dan tanggung jawab nyata dari negara-negara maju, upaya menekan laju pemanasan global akan berjalan pincang.
Pada akhirnya, COP30 menjadi cermin bahwa solusi krisis iklim hanya akan tercapai ketika utang ekologis diakui, dipertanggungjawabkan, dan diimbangi dengan langkah konkret, bukan sekadar janji di meja perundingan.
Hal ini juga diperparah oleh proyek-proyek transisi energi yang didorong sebagai solusi krisis iklim yang justru sering kali memperpanjang pola kolonialisme modern. Seperti yang terjadi di perkebunan biomassa di Kalimantan yang digunakan untuk menyuplai kebutuhan energi negara Jepang dan Korea Selatan.
Berdasarkan data yang diperole,h proyek ini menghasilkan 562.848 ton CO2 per tahun, dari sini menghasilkan potensi kerugian hingga USD 153,9 juta bagi Indonesia sendiri.
Sumber daya alam diambil dari negara berkembang, keuntungan justru mengalir ke negara kaya. Sementara masyarakat lokal yang menjaga ekosistem tetap sulit mengakses pendanaan.
Menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara menyatakan hingga kini masih banyak negara maju lebih memilih memberikan pinjaman ketimbang hibah, meski mereka sadar bahwa negara miskin dan berkembang memiliki anggaran yang sangat terbatas untuk menghadapi dampak perubahan iklim.
Situasi ini semakin mempertegas bahwa bantuan iklim sering kali bukan tentang solidaritas, tetapi soal peluang ekonomi.
Temuan Reuters bahkan mengungkap bahwa isu perubahan iklim dimanfaatkan sejumlah negara maju untuk meraup keuntungan. Salah satu cara yang paling menguntungkan adalah dengan membeli dan mengendalikan utang negara berkembang.
Padahal secara historis, negara-negara maju inilah yang memulai “dosa iklim” melalui revolusi industri dan eksploitasi kolonial yang bertumpu pada energi batu bara dan bahan bakar fosil.
Kerusakan lingkungan yang mereka timbulkan seharusnya ditebus melalui investasi langsung dan pemberian hibah, bukan dengan skema pinjaman yang justru menambah beban negara terdampak.
Data menunjukkan betapa besarnya kontribusi negara maju dalam memperluas utang ekologis. Prancis, misalnya, menyalurkan 90 persen dari total USD 28,1 miliar bantuan iklimnya dalam bentuk pinjaman.
Jepang tidak jauh berbeda dengan 79 persen dari USD 58,8 miliar, dan Jerman dengan 52 persen dari USD 45,1 miliar. Amerika Serikat memang memberikan porsi pinjaman yang lebih kecil, yakni 31 persen dari USD 9,5 miliar, dengan jumlah hibah mencapai 48 persen.
Namun, hibah tersebut tetap dibebani syarat yang berat, seperti kewajiban membeli teknologi dan menggunakan konsultan dari negara maju. Hal ini menyulitkan negara berkembang mengakses dana tersebut secara efektif.
Realitas ini menunjukkan bahwa utang ekologis bukan sekadar konsep moral, melainkan praktik nyata yang terus memperkuat ketimpangan global.
Negara yang paling banyak menikmati manfaat dari industrialisasi justru menambahkan beban baru kepada negara yang paling sedikit berkontribusi terhadap krisis iklim.
Jika pola ini tidak diubah, maka pendanaan iklim hanya akan menjadi instrumen ekonomi yang menguntungkan negara kaya, bukan solusi untuk memperbaiki bumi dan alam yang mereka renggut.
Baca juga: Wajah Lain Industri K-pop: Pencemaran Lingkungan di Balik Album Dumping
