Klaten — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah terus mendorong pemanfaatan media tradisional sebagai sarana diseminasi kebijakan publik sekaligus motor penggerak ekonomi kreatif di daerah. Langkah ini dinilai strategis dalam mendekatkan program pembangunan kepada masyarakat melalui pendekatan kebudayaan yang persuasif dan komunal.
Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah, Martono, S.Pd., M.Si., menyampaikan hal tersebut dalam forum dialog “Kegiatan Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik melalui Media Tradisional” (Metra) yang diselenggarakan di Kabupaten Klaten, Senin (15/6/2026). Forum ini mempertemukan unsur legislatif, pelaku seni, serta perwakilan generasi muda setempat untuk merumuskan integrasi kebudayaan dalam penguatan ekonomi makro daerah.
Menurut Martono, media tradisional seperti seni tari, ketoprak, dan ragam pertunjukan rakyat memiliki daya jangkau sosiologis yang kuat di tengah masyarakat Jawa Tengah. Kebijakan publik yang kerap dikemas dalam narasi birokratis yang kaku acapkali sulit diinternalisasi secara utuh oleh masyarakat. Oleh karena itu, kesenian daerah hadir sebagai instrumen komunikasi massa yang komunikatif.
Sebagai legislator yang membidangi urusan perekonomian—meliputi pariwisata, industri, perdagangan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)—Martono menekankan bahwa program Metra tidak sekadar upaya merawat warisan leluhur. Kegiatan ini memiliki dimensi ekonomi sirkular yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Seni pertunjukan tradisional tidak boleh hanya dipandang sebagai tontonan pelestarian. Komisi B melihat ini sebagai aset ekonomi kreatif yang riil. Ketika sebuah pertunjukan rakyat digelar, ada ekosistem ekonomi yang bergerak secara simultan—mulai dari pelaku industri kreatif, jasa penyewaan kostum, perias, hingga pedagang kuliner lokal di sekitar lokasi acara. Ini adalah hilirisasi budaya yang menopang ketahanan ekonomi domestik kita,” ujar Martono.
Ia menambahkan, DPRD Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk menyelaraskan regulasi penataan pariwisata daerah dengan alokasi anggaran yang berpihak pada pemajuan kebudayaan. Penguatan sektor ini diharapkan mampu mendongkrak realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata berbasis komunitas, sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi di tingkat perdesaan.
Dalam kegiatan Metra di Klaten ini, penguatan substansi kebijakan publik divisualisasikan melalui penampilan Tari Kupu-Kupu yang dibawakan secara apik oleh tiga penari remaja setempat. Mengenakan busana dominan merah muda dan hijau yang dipadukan dengan selendang bermotif sayap lepidoptera, para penari memperagakan gerakan yang dinamis, sinkron, dan penuh penghayatan.
Secara filosofis, Tari Kupu-Kupu tersebut merepresentasikan proses metamorfosis, sejalan dengan transformasi kebijakan publik yang terus diperbaiki demi kesejahteraan masyarakat. Penampilan ini juga sekaligus menunjukkan bahwa regenerasi pelaku seni di Kabupaten Klaten berjalan secara konsisten, membuktikan keterlibatan aktif generasi muda dalam merawat modal sosial daerah.
Melalui penyelenggaraan Metra secara berkala, DPRD Provinsi Jawa Tengah berharap kemitraan antara pemerintah daerah dan pelaku seni semakin erat. Implementasi kebijakan publik yang bertumpu pada kearifan lokal diyakini mampu menciptakan stabilitas sosial sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.