Jatengkita.id – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah baru-baru ini menyetujui Rencana Kerja (Renja) DPRD Jateng Tahun 2026.
Renja ini merupakan sebuah keputusan yang secara eksplisit menetapkan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan sebagai prioritas utama kerja dewan. Keputusan ini dinilai strategis untuk menjawab tantangan kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan produsen di Jawa Tengah.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, menegaskan bahwa fokus Renja ini adalah hasil nyata dari penyerapan aspirasi yang intensif dari seluruh daerah pemilihan.
Ia menyebut, Jawa Tengah pada tahun 2024 telah berkontribusi besar pada hasil produksi padi mencapai sekitar 8,85 juta ton GKG (Gabah Kering Giling). Meski demikian, tantangan di lapangan, terutama terkait sarana produksi, masih tinggi.
“Persetujuan Renja 2026 ini bukan hanya formalitas administrasi, melainkan sebuah peta jalan strategis untuk memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan. Ini adalah komitmen kami untuk memastikan target produksi tinggi. Hal tersebut seperti yang dicanangkan Pemerintah Provinsi sebesar 11.8 juta ton padi untuk 2025 dapat tercapai dan berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya,” ujar Ari.
Setya Ari menjelaskan bahwa fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD pada 2026 akan difokuskan untuk membedah dan menyelesaikan isu-isu krusial. Di sektor pertanian, fokus utama adalah pengetatan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi.
Data menunjukkan, keluhan petani tentang kelangkaan dan kesulitan mengakses pupuk. Hal tersebut disebabkan adanya pembatasan dan administrasi kartu masih kerap muncul. Oleh karena itu, Renja 2026 menekankan pada program yang menjamin pupuk bersubsidi tepat waktu dan tepat sasaran.
Selain itu, percepatan perbaikan jaringan irigasi dan penyaluran bantuan bibit unggul juga menjadi agenda mendesak.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menambahkan, perhatian serius juga disalurkan pada sektor peternakan dan perikanan.
“Kami akan memastikan ketersediaan pakan ternak yang berkualitas dan terjangkau. Juga program kesehatan hewan secara berkala untuk menjaga kualitas produk ternak kita. Untuk nelayan, peningkatan fasilitas penangkapan ikan yang modern juga akan kami dorong anggarannya,” tambahnya.
Ari menjelaskan Renja DPRD 2026 ini disusun untuk menyelaraskan kegiatan legislatif dengan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026.
Hal tersebut dilakukan untuk memastikan tidak adanya program yang tumpang tindih. Seluruh anggaran pembangunan benar-benar efisien dan berorientasi pada hasil.
“Kami memastikan bahwa seluruh program pembangunan Provinsi Jawa Tengah melalui Renja 2026 ini berorientasi pada peningkatan produksi, efisiensi kerja, dan pada akhirnya, peningkatan kualitas hidup masyarakat di sektor primer. Fokus pada pupuk, irigasi, dan pakan ternak adalah janji kami kepada para petani, peternak, dan nelayan. Mereka merupakan tulang punggung perekonomian daerah ini. Melalui pengawasan anggaran yang ketat, kami ingin masyarakat merasakan dampak langsung dari kebijakan yang telah kami tetapkan,” pungkasnya, menekankan peran pengawasan DPRD sebagai kunci keberhasilan.
