Jatengkita.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan menyeluruh dalam menghadapi arus Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2025.
Hal tersebut disampaikan Ari usai menghadiri festival hadroh 2025 yang diselenggarakan Fraksi PKS DPRD Banyumas di Oemah Daun Resto pada Sabtu (13/12/2025).
Evaluasi penyelenggaraan Nataru tahun-tahun sebelumnya, termasuk Nataru 2024/2025 serta arus Lebaran 2025, menjadi pijakan utama untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat dan keselamatan pengguna jalan.
Menurut Ari, tantangan Nataru tidak semata persoalan lonjakan volume kendaraan. Ancaman cuaca ekstrem yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, dan gangguan infrastruktur, terutama di jalur rawan Jawa Tengah juga perlu diwaspadai.
“Nataru 2025 harus dipersiapkan dengan pendekatan antisipatif, bukan reaktif. Pengalaman Nataru dan Lebaran sebelumnya menunjukkan bahwa cuaca ekstrem dan kepadatan lalu lintas sering kali saling berkaitan. Karena itu, kesiapan lintas sektor menjadi kunci,” ujar Ari.
Ia menekankan, rekayasa lalu lintas seperti one way, contra flow, hingga pengaturan berbasis ganjil-genap harus diterapkan secara fleksibel dan berbasis data. Hal ini terutama pada titik rawan kemacetan di koridor Trans Jawa dan jalur arteri utama.
“Kebijakan rekayasa lalu lintas perlu didasarkan pada evaluasi lalu lintas sebelumnya, bukan sekadar pola rutin tahunan. Dengan data yang akurat, potensi kemacetan bisa diurai lebih awal,” tegasnya.
Selain itu, kesiapan infrastruktur jalan tol dan jalur arteri juga menjadi perhatian. Ari menilai, kondisi fisik jalan, drainase, rambu, dan penerangan harus dipastikan optimal, terutama di wilayah dengan curah hujan tinggi.
Tak kalah penting, ia menyoroti aspek keselamatan transportasi umum dan destinasi wisata. Pelaksanaan rampcheck kendaraan angkutan umum, kesiapan pelabuhan, terminal, serta pengawasan kawasan wisata harus dilakukan secara konsisten.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Rampcheck bukan formalitas, melainkan instrumen pencegahan kecelakaan. Begitu juga pengawasan di kawasan wisata, yang biasanya mengalami lonjakan pengunjung saat Nataru,” jelasnya.
Ari juga menegaskan perlunya koordinasi antar-lembaga yang solid. Pemerintah daerah, kepolisian, TNI, hingga instansi teknis dan operator transportasi harus saling bekerja sama.
“Koordinasi yang kuat antar-lembaga akan menentukan keberhasilan pengelolaan arus mudik dan balik Nataru. DPRD Jawa Tengah mendorong agar seluruh pemangku kepentingan bergerak dalam satu komando pelayanan publik,” pungkasnya.
Dengan pendekatan evaluatif dan kolaboratif tersebut, DPRD Jawa Tengah berharap penyelenggaraan Nataru 2025 dapat berlangsung lebih aman, lancar, dan berorientasi pada keselamatan serta kenyamanan masyarakat.
Baca juga: Fenomena Utang Ekologis Negara Maju Jadi Penyebab Krisis Iklim
