Jatengkita.id – Sejarah Kartasura bermula dari pertama didirikan pada masa pemerintahan Amangkurat II, di mana Raja Mataram memerintah pada 1677–1703. Pendirian Keraton Kartasura dimulai pada tahun 1680 sebagai konsekuensi dari kekacauan yang melanda Mataram sebelumnya.
Sebelum pindah ke Kartasura, pusat pemerintahan Kesultanan Mataram berada di Keraton Plered, sebuah wilayah yang kini termasuk Kabupaten Bantul. Namun pada masa pemberontakan Trunajaya, Keraton Plered dikuasai oleh Pangeran Puger, adik dari Amangkurat II.
Kondisi yang tidak stabil ini memaksa Amangkurat II mencari lokasi baru yang lebih aman dan strategis. Dengan berbagai pertimbangan politik dan keamanan, berdirilah Keraton Kartasura sebagai pusat pemerintahan baru.
Di bawah kepemimpinan Amangkurat II, Kartasura berkembang menjadi pusat politik dan kebudayaan Jawa. Namun masa kejayaan itu tidak berlangsung lama.
Setelah berpuluh tahun berdiri, Kartasura kembali diguncang konflik besar pada era pemerintahan Pakubuwono II (PB II), raja kesembilan Mataram yang memerintah pada 1726–1742.
Pada masa PB II inilah Geger Pecinan atau Perang Sepanjang meletus. Konflik ini menjadi salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Kartasura.
Geger Pecinan 1740, Awal Keruntuhan Kartasura
Geger Pecinan berawal dari aksi pembantaian besar-besaran yang dilakukan VOC terhadap masyarakat keturunan Tionghoa di Batavia pada tahun 1740. VOC merasa terancam karena dominasi ekonomi Tionghoa yang semakin kuat, sementara perusahaan dagang tersebut sedang mengalami krisis.
Pembantaian ini memicu kemarahan luas dan menyebabkan perlawanan dari warga Tionghoa yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah Jawa.
Di Jawa, PB II awalnya melindungi masyarakat Tionghoa dan bahkan bekerja sama melawan VOC. Aliansi Jawa–Tionghoa–Melayu–Arab dipimpin oleh tokoh bernama Said Ali dan berhasil melakukan perlawanan sengit di wilayah Semarang.
Namun kekuatan gabungan ini akhirnya dapat dipatahkan VOC. Kekalahan tersebut membuat PB II ketakutan dan mengubah sikap secara drastis.
Dalam tekanan VOC, PB II justru menyerukan agar para bupati membantu VOC memburu warga Tionghoa. Akan tetapi, seruan tersebut tidak diindahkan oleh para bupati karena dinilai bertentangan dengan sikap PB II sebelumnya.
Situasi semakin kacau. Keraton Kartasura dikuasai oleh pemberontak, dan PB II terpaksa melarikan diri. Setelah menghadapi serangkaian konflik berkepanjangan, PB II akhirnya berhasil merebut kembali Kartasura.
Namun kondisi keraton sudah hancur dan dianggap tidak lagi layak untuk diteruskan sebagai pusat pemerintahan. Kondisi inilah yang menjadi titik balik lahirnya Surakarta.
Pemindahan Keraton ke Desa Sala, Cikal Bakal Surakarta
Setelah berhasil merebut kembali Kartasura, PB II dihadapkan pada dilema besar: apakah keraton yang telah rusak parah tersebut akan dipertahankan, ataukah kerajaan harus dipindahkan ke tempat baru?
Para penasihat kerajaan, termasuk Tumenggung Hanggawangsa, Tumenggung Mangkuyudha, dan perwakilan VOC J.A.B. van Hohendorff, merekomendasikan agar pusat pemerintahan dipindahkan ke lokasi yang lebih strategis, aman, dan mudah diakses.
Pemilihan akhirnya jatuh kepada sebuah desa kecil bernama Sala. Desa ini memiliki sejumlah keunggulan yang dinilai sangat penting bagi kelangsungan kerajaan.
Letaknya berada di dekat Sungai Bengawan Solo—salah satu sungai terbesar di Jawa—yang memudahkan akses transportasi, perdagangan, dan logistik. Selain itu, wilayah Sala dianggap lebih aman dari ancaman pemberontakan dan bencana.
Pada tahun 1745, bangunan-bangunan dari Keraton Kartasura dibongkar dan diangkut ke Desa Sala. Pemindahan ini menandai lahirnya pusat pemerintahan baru yang kemudian dinamakan Keraton Surakarta Hadiningrat.
Pada tanggal 17 Februari 1745, keraton baru tersebut resmi digunakan sebagai pengganti Kartasura. Hingga kini, tanggal 17 Februari diperingati sebagai Hari Jadi Kota Surakarta.
Dengan demikian, Surakarta sesungguhnya merupakan kelanjutan langsung dari Kartasura, baik secara sejarah maupun administratif.
Asal-usul Nama Solo, Dari Sala ke Solo
Nama Surakarta memang digunakan secara resmi dalam tata pemerintahan. Tetapi dalam budaya masyarakat, nama Solo jauh lebih populer. Perbedaan penamaan ini juga memiliki sejarahnya sendiri.
Menurut Prof. Warto, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret (UNS), nama Solo berasal dari penyebutan orang Belanda yang kesulitan melafalkan “Sala” dengan huruf “a”.
Dalam aksara Jawa, huruf a dan o memang memiliki perbedaan penting, terutama dalam penulisan dan pelafalan. Kesulitan orang Belanda dalam mengucapkan kata “Sala” membuat mereka menggantinya menjadi “Solo”.
Sejak saat itu, nama Solo menjadi populer sebagai sebutan kota, terutama dalam konteks branding, promosi, dan penggunaan di kalangan perusahaan swasta. Sementara itu, nama Surakarta dipertahankan sebagai nama resmi administrasi pemerintahan.
Dengan demikian, Solo dan Surakarta merujuk pada wilayah yang sama, hanya berbeda dalam konteks penggunaan. Solo adalah nama populer, sementara Surakarta adalah nama resmi.
Baca juga: Surakarta dan Kartasura, Bukan Sekadar Permainan Nama
