Semarang — Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Afif, menegaskan pentingnya penggunaan anggaran infrastruktur secara tepat sasaran dan berpihak pada kebutuhan masyarakat bawah. Hal tersebut disampaikan menyusul penambahan anggaran infrastruktur dalam APBD Perubahan 2025 yang mencapai ratusan miliar rupiah.
Sebagaimana diketahui, dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jateng bersama dengan Gubernur Ahmad Luthfi, disepakati bahwa sebagian besar pagu APBD Perubahan tahun ini dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Berdasarkan hasil Paripurna tersebut, Muhammad Afif mengungkapkan bahwa penguatan sektor infrastruktur akan memerlukan penambahan anggaran yang signifikan.
“Dengan menggeser anggaran ke infrastruktur, otomatis ada penambahan bagi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Cipta Karya (DPUBMCK) Jawa Tengah” jelas Afif pada Rabu (6/8).
“Anggaran infrastruktur ini sudah diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, termasuk pembangunan infrastruktur pedesaan dan pertanian” imbuhnya.
Berkenaan dengan hal tersebut Afif menyampaikan bahwa efisiensi dan kejelasan output program sangat penting agar tidak terjadi pemborosan dan duplikasi kegiatan. Dalam konteks ketahanan pangan, menurutnya, pembangunan infrastruktur harus mendukung langsung peningkatan produktivitas petani desa dan konektivitas antarwilayah.
Afif menyoroti pentingnya pengawasan bersama antara DPRD dan masyarakat. Ia mengingatkan agar DPUBMCK dapat mengelola dan memanfaatkan tambahan anggarn tersebut dengan tepat sasaran. Menurutnya, DPRD harus aktif memastikan bahwa tambahan anggaran tidak hanya berakhir pada laporan administrasi, tetapi benar-benar terlaksana secara fisik dan berkualitas.
“Harapannya dengan tambahan anggaran ini bener-bener dikucurkan sesuai peruntukan. Jangan sampai ada penyelewengan. Gunakan anggaran untuk kegiatan yang benar-benar bisa mensejahterakan masyarakat” tegas Afif.
Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa alokasi anggaran perubahan 2025 ditujukan pada penguatan layanan dasar dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Pemerintah menargetkan belanja daerah sebesar Rp25,15 triliun, sementara pendapatan diproyeksikan Rp24,57 triliun, dengan defisit Rp577 miliar yang ditutup lewat pembiayaan daerah.