Mengenal Payment ID, Manfaat, dan Kerugian

Jatengkita.id – Topik payment ID menjadi bahasan santer di media mainstream hingga plaftorm media sosial beberapa waktu terakhir ini. Pasalnya, Bank Indonesia (BI) mengumumkan akan melakukan uji coba sistem transaksi digital ini pada tanggal 17 Agustus 2025, bertepatan Hari Kemerdekaan Indonesia.

Lalu, apa sebenarnya payment ID? Mengapa sistem ini diberlakukan? Bagaimana pertimbangan manfaat dan kerugiannya?

Memaknai Payment ID

Payment ID adalah sistem transaksi keuangan terpusat yang dikembangkan oleh Bank Indonesia (BI) dengan menggunakan NIK sebagai basis identitas.

Melalui sistem ini, semua transaksi digital bisa dimonitoring, mulai dari rekening bank, e-wallet, QRIS, kartu kredit, atau layanan perbankan digital lainnya. Payment ID ini merupakan salah satu instrumen dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) tahun 2030.

Melansir dari kompas.com, menurut Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) BI, Dudi Dermawan, payment ID bisa memantau semua transaksi masyarakat, mulai dari pendapatan, investasi, pengeluaran, hingga melacak transaksi judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol).

Baca juga: 10 Prinsip Keuangan untuk Hidup Lebih Sejahtera

Latar Belakang Pengembangan Payment ID

Pertumbuhan Sektor Informal yang Signifikan
Menurut Goodstats, pada Februari 2024, pekerja informal mencapai 59.17 persen dari total jumlah penduduk. Potensi ekonomi digital juga memiliki potensi yang besar.
Sistem Pembayaran Digital di Indonesia yang Masih Terfragmentasi
Setiap platform memiliki sistem yang berbeda dan tidak terintegrasi. Hal ini menyulitkan pelacakan dan integrasi data transaksi secara menyeluruh.
Meningkatkan Rasio Pajak
Dengan adanya sistem pembayaran digital yang terintegrasi, pemerintah melihat adanya potensi besar untuk jumlah wajib pajak.

Manfaat dan Kerugian

Bila payment ID diberlakukan, sistem pembayaran akan lebih akurat, transparan, dan terintegrasi. Sistem ini nantinya juga akan berfungsi untuk penilaian kelayakan kredit, di mana perbankan akan memperoleh gambaran calon debitur.

Namun, pemberlakuan Payment ID juga memiliki kerugian terutama soal keamanan data dan gangguan teknis. Seluruh aktivitas transaksi digital individu akan terekam, seperti pola belanja dan gaya hidup.

Hal ini bukan tidak mungkin akan memengaruhi layanan keuangan di masa depan, seperti adanya diskriminasi.

Bila ada kebocoran data, sangat mengkhawatirkan bila masalah tersebut disalahgunakan oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan tertentu. Meski begitu, BI tetap berkomitmen untuk menjaga privasi data individu.

Follow akun instagram Jateng Kita untuk informasi menarik lainnya!