Jatengkita.id – Istilah “Geng Solo” sebenarnya bukan nama resmi suatu organisasi atau kelompok politik terstruktur, melainkan label yang berkembang di ruang publik, terutama dalam pemberitaan dan perbincangan seputar lingkar kekuasaan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Sebutan ini muncul karena banyak figur penting di pemerintahan nasional memiliki latar hubungan personal, profesional, atau politis dengan Jokowi sejak masa awal kariernya di Solo.
Awal mula narasi ini berakar ketika Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Surakarta pada 2005–2012. Pada periode tersebut, Jokowi dikenal membangun jejaring kerja yang besar, mulai dari pebisnis lokal, kelompok relawan, hingga figur pemerintahan.
Ketika ia terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2012, lalu Presiden RI pada 2014, beberapa orang yang pernah berada dalam lingkar kerjanya ikut bergerak dalam jabatan publik maupun posisi strategis nasional. Seiring berjalannya waktu, jejaring tersebut mendapat label “Geng Solo”.
Jejaring Tokoh yang Kerap Dikaitkan
Beberapa nama berikut sering masuk dalam daftar yang dikaitkan dengan fenomena “Geng Solo”. Penyebutan ini lahir karena kedekatan personal, rekam kerja bersama, atau keterlibatan dalam pemerintahan di masa Jokowi.
- F.X. Hadi Rudyatmo – pernah menjadi wakil Jokowi di Solo lalu menggantikannya menjadi wali kota ketika Jokowi pindah ke DKI Jakarta.
- Ganjar Pranowo – dua periode memimpin Jawa Tengah, wilayah yang menjadi basis kemenangan Jokowi dalam kontestasi nasional.
- Gibran Rakabuming Raka – kini menjabat Wakil Presiden RI periode 2024–2029.
- Kaesang Pangarep – menjabat Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia sejak 2023.
- Luhut Binsar Pandjaitan – sosok yang memegang posisi strategis lintas sektor di masa pemerintahan Jokowi.
- Pratikno – pernah menjadi Menteri Sekretaris Negara dan kini memimpin kementerian dalam pemerintahan selanjutnya.
- Moeldoko – menjabat Kepala Staf Kepresidenan pada periode Jokowi.
- Hadi Tjahjanto – mantan Panglima TNI dan kini masih aktif dalam pemerintahan.
- Budi Arie Setiadi – memegang jabatan menteri dalam fase akhir pemerintahan Jokowi.
- Andika Perkasa – mantan Panglima TNI.
- A.M. Hendropriyono – tokoh intelijen nasional yang beberapa kali dikaitkan dalam ruang diskusi politik.
- Listyo Sigit Prabowo – menjabat Kapolri sejak 2021.
- Bobby Nasution – Wali Kota Medan dan menantu Jokowi.
- Agus Supriyatna – figur sipil yang sering masuk dalam pembahasan seputar lingkar administrasi pemerintahan.
Perlu dipahami bahwa daftar ini bukan daftar resmi, melainkan penyebutan yang berkembang dari analisis media, penelitian kebijakan publik, pernyataan pengamat politik, dan observasi jalur karier para tokoh tersebut.
Mengapa Fenomena Ini Jadi Sorotan?
- Perpindahan Jejaring Lokal ke Nasional
Fenomena ini unik karena bermula dari lingkup pemerintah daerah—Solo—lalu naik ke tingkat nasional. Tidak banyak pemimpin daerah yang jejaringnya kemudian mengisi banyak posisi strategis di level pemerintahan pusat.
- Distribusi Kekuasaan yang Berlapis
Ketika Jokowi menjabat dua periode sebagai presiden, sejumlah figur dalam lingkarannya diberi mandat atau peran pada level kementerian, lembaga non-kementerian, militer, partai politik, pemerintahan daerah
Hal ini menciptakan kesan bahwa jejaringnya tidak hanya bekerja secara elektoral, tetapi juga administratif.
- Dinamika Kelanjutan Kekuasaan
Setelah Jokowi tidak lagi menjabat presiden, beberapa tokoh dalam daftar tersebut tetap berada dalam posisi strategis. Di sinilah narasinya berkembang, bukan hanya tentang kekuasaan dalam periode tertentu, tetapi tentang keberlanjutan pengaruh.
Dengan hadirnya Gibran di pucuk pemerintahan sebagai wakil presiden, narasi tersebut semakin mendapat sorotan publik.
Lalu, Apakah Fenomena Ini Sama dengan Dinasti Politik?
Istilah dinasti politik sering muncul dalam diskusi akademik maupun media ketika satu keluarga memiliki peran elektoral atau jabatan publik berulang dalam struktur pemerintahan. Fenomena serupa juga terjadi di berbagai daerah Indonesia, bukan hanya pada lingkar Jokowi.
Bedanya dalam konteks Jokowi, skalanya nasional, posisinya berada pada level eksekutif tertinggi, beberapa individu bergerak melalui jalur politik berbeda
Misalnya, Gibran dalam pemilu nasional, Kaesang melalui partai politik, Bobby melalui pemilihan kepala daerah. Hal itu menciptakan pola persebaran kekuasaan yang saling bertautan.
Hubungan Fenomena Ini dengan Pemerintahan Baru
Ketika pemerintahan berganti ke masa Prabowo–Gibran pada 2024, dinamika baru muncul, ada penyesuaian arah kebijakan, ada perombakan komposisi jabatan, beberapa sosok yang selama ini diasosiasikan dengan era Jokowi tetap bertahan, sebagian tidak lagi menempati posisi sentral.
Para pengamat menyebutnya sebagai fase: “redesain kekuasaan tanpa pemutusan total.” Artinya, jejaring lama bukan hilang, tetapi beradaptasi.
Fenomena “Geng Solo” memperlihatkan bagaimana sebuah perjalanan politik lokal dapat berkembang menjadi jaringan kekuasaan berskala nasional.
Walau tidak pernah berbentuk kelompok formal, penyebutan ini bertahan karena adanya kedekatan karier, kesinambungan jabatan, dan jejak kolaborasi yang terbangun sejak awal pemerintahan Jokowi.
Menarik untuk melihat bagaimana dinamika ini bergerak ke depan, apakah tetap solid, melebur dalam struktur pemerintahan baru, atau berubah mengikuti arah kekuasaan yang berkembang ke figur lain.
Yang jelas, fenomena ini menjadi salah satu studi menarik tentang bagaimana politik lokal mampu menjadi pusat gravitasi dalam politik nasional.
Baca juga: Ini Alasan Kenapa Surakarta Tak Pernah Jadi Daerah Istimewa
